Fenomena Mobil Mewah di Negeri Miskin

Walau masuk dalam deretan negeri termiskin (dan terkorup) di dunia,

gaya hidup pejabat Indonesia amatlah glamour. Ada kisah menarik dari

Prof. Nurcholish madjid. Kala masih sehat. Menjelang pemilu

legislative 2004 lalu, Cak Nur menyempatkan diri berkunjung ke

Redaksi Pikiran Rakyat, Bandung. Saat itu Cak Nur didaulat berbagai

komponen masyarakat untuk mencalonkan diri jadi presiden. Dalam

kesempatan itu, Cak Nur menyinggung gaya hidup para pejabat tinggi

Indonesia yang sering jadi bahan perbincangan sinis para petinggi

negara-negara lain. “Mereka bilang, Indonesia itu dikenal sebagai

negara yang utang luar negerinya sangat besar, tapi gaya hidupnya

mewah,” ujar Cak Nur.

Ia memberi contoh konkret. Ketika para pejabat tinggi kita melawat

ke luar negeri untuk menghadiri sidang-sidang bilateral,

multilateral atau berskala internasional lainnya. Rombongan delegasi

kita itu datang ke tempat sidang dengan mengendarai mobil mewah.

Sebaliknya delegasi dari negara-negara lain yang juga datang ke

sidang yang sama justru mengendarai trem atau kendaraan

umum. “Padahal mereka adalah para pejabat tinggi dari negara-negara

kaya, termasuk yang memberi utang kepada Indonesia,” ujar Cak Nur.

Orang asing pun heran melihat kenyataan sehari-hari di Indonesia

pada tahun-tahun awal krisis moneter yang berlanjut jadi krisis

ekonomi. Dalam suasana krisis pun, mobil mewah tetap berseliweran di

jalanan kota-kota besar di negeri ini. Sebagian masyarakat tetap

menjalani hidup mewah layaknya tanpa suasana krisis.

Sense of crisis agaknya memang barang teramat langka yang dimiliki

pejabat kita. Belum kering daratan Aceh akibat terjangan tsunami

tiga bulan lalu, pemerintah SBY-kalla sudah menghambur-hamburkan

uang rakyat untuk membeli 60 unit mobil Toyota Camry untuk pejabat

negara senilai Rp 21 miliar, yang awalnya dipakai untuk mobil

delegasi peserta KTT Asia Afrika di Bandung kemarin. Padahal Aceh

dan pelosok negeri, masih teramat banyak orang kelaparan.

Setelah digunakan untuk kegiatan KTT Asia Afrika, semua mobil itu

akan dijadikan mobil dinas pejabat negara. Sekretaris Negara Yusril

Ihza Mahendra memaparkan, 18 unit mobil akan digunakan oleh ketua

dan wakil ketua lembaga negara, 35 unit untuk para menteri, satu

unit untuk pejabat setingkat menteri, dua unit untuk isteri presiden

dan wapres, serta empat unit untuk cadangan.

“Anggarannya akan diambil dari APBN,” ucapnya enteng. Tidak

dikatakan bahwa APBN itu asalnya uang rakyat yang dipajakin negara.

Dengan kata lain, rakyat Indonesia gajinya dipotong guna membelikan

para pejabat yang sudah makmur itu, termasuk isteri SBY dan isteri

Kalla yang sebenarnya tidak ikut dipilih rakyat, sebuah mobil Camry

luks berikut biaya perawatan dan segala aksesorisnya.

Walau “hanya” seharga Rp 350 juta per unit, hal ini juga dianggap

pemborosan. Sebab, mobil dinas para pejabat yang sekarangpun

sebenarnya masih sangat bagus.

Kalau pun untuk `menjamu’ kepala negara delegasi KTT, maka mengapa

tidak menyewa mobil secara harian saja. Harga rental mobil mewah

hanya sekitar 5 juta perhari lengkap dengan supir dan biaya

perawatan. Dengan sewa 60 unit mobil mewah hanya butuh biaya Rp 300

juta. Bukankah ini jauh lebih murah ketimbang harus merogoh kocek Rp

21 miliar? Banyak kalangan menyatakan ini hanyalah akal-akalan

pejabat negara untuk ganti mobil baru. Gila, memang.

Sikap rezim SBY-Kalla tidak ada bedanya dengan kelakuan rezim-rezim

sebelumnya. Saat Mega berkuasa, saat KTT ASEAN di Bali 7-8 Oktober

2003, pemerintah memborong mobil BMW Seri 7 untuk para kepala negara

dan Seri 5 untuk pejabat setingkat menteri.

Harga BMW Seri 7 yang termurah (735Li) adalah Rp 1,88 miliar, sedang

harga termurah BMW Seri 5 (tipe 530) adalah Rp. 815 juta. Dengan

demikian, dana yang diperlukan minimal sekitar Rp. 50 miliar. Ini

taksiran terendah dan belum termasuk biaya pemeliharaan dan

sebagainya.

Waktu Gus Dur menghuni istana negara, ia juga bersikap sama.Pada KTT

G15 (konperensinya negara-negara miskin) pemerintahan Gus Dur

menyediakan 50 mobil mewah (dari rencana sebelumnya 400 unit) yang

terdiri dari Mercedes Benz Seri S-500, S-600, ML-320, Audi A-6,

Nissan Patrol, dan VW Caravelle. Puluhan miliar rupiah uang rakyat

dihambur-hamburkan. Negara dirugikan Rp 140 miliar dari kasus ini.

Di era Soeharto, untuk para kepala ekonomi negara-negara APEC pada

pertemuan di Istana Bogor (1994), 200 mobil mewah seperti Mercedes

Benz S-600 dan BMW 740 diimpor. Sebelumnya, pada KTT ke-10 Nonblok

tahun 1992, Soeharto juga mengimpor mobil luks built-up Mercedes

Benz 300 SEL (110 unit), Volvo 960 (210 unit), Nissan Patrol (210

unit), dan VW Caravelle (210 unit) untuk para delegasi.

Tabiat pejabat negara ternyata dengan amat baik diteladani oleh

pejabat daerah. Baru-baru ini, Gubernur Riau Rusli Zainal dikabarkan

membeli dua unit Mercedes Benz yang hanya akan dipakai selagi

berdinas di Jakarta. Hal ini menuai protes. Ketua LSM Forum

Masyarakat Peduli Indragiri Hulu (FMPI) Dedi Yusnianto menuntut agar

pembelian dua unit Mercedes Benz senilai Rp 2 miliar itu diusut.

Dedi menilai, hal itu amat menyakitkan hati warga Riau. Sebab,

selama ini Rusli Zainal dalam acara-acara resmi pemerintahan, selalu

mengklaim angka kemiskinan di Riau lebih dari 40 persen. Tapi aneh,

di tengah kemiskinan rakyatnya, Rusli tega membeli mobil mewah.

“Ini aneh, tiap kali bicara, selalu saja rakyat Riau miskin. Tapi

mobil dinasnya di Jakarta harganya malah lebih mahal dari mobil

dinas menteri yang hanya Toyota Camry seharga Rp 350 juta,”kata Dedi.

Yang anehnya lagi, kata Dedi, mobil dinas gubernur di Pekanbaru saja

hanya sebuah mobil Toyota Crown. Itu artinya, dalam aktivitas sehari-

hari di Riau, Rusli Zainal ingin menunjukan kesederhanaan pada

rakyatnya.

“Eh, giliran berdinas di Jakarta, dia malah pakai Mercy. Ini

menyakitkan hati masyarakat Riau. Tega-teganya ditengah kemiskinan

warganya dia enak-enakan di Jakarta pakai Mercy. Ini baru setahun

dia menjabat, bagaimana empat tahun lagi?”sindir Dedi.

Di tahun 2003, Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Asmawi Agani

mengusulkan pembelian empat mobil mewah senilai Rp 5,7 milyar dalam

RAPBD 2003. Usulan ini mendapat reaksi keras. Di kalangan DPRD

Kalteng, ada yang pro ada pula yang kontra.

Menurut informasi yang ada, yang ingin dibeli adalah dua unit Volvo

SERI 960 dengan nilai Rp 3 miliar, satu unit Jeep Land Rover

Discovery (4×4) senilai Rp 1,5 miliar, dan sebuah bus eksekutif

seharga Rp 1 miliar. Total Rp 5,7 miliar.

Usulan ini timbul di tengah kondisi masyarakat Kalteng yang

mengenaskan. Dari 394.354 keluarga yang ada, sekitar 118.306

keluarga (30%) masih hidup dibawah garis kemiskinan.

Di Kalimantan Timur, di bulan Mei 2003, pejabat dan anggota DPRD

Kabupaten Panajam Paser Utara yang baru terbentuk 10 bulan juga

dikecam lantaran mendahulukan membeli mobil mewah seperti Nissan

Terano untuk dinas, ketimbang mendahulukan pengerjaan pelayanan

kepada masyarakat seperti menyediakan air bersih, jaringan listrik,

dan pembangunan jalan menuju permukiman.

“Sudah puluhan tahun kami tinggal disini, tetapi belum mendapatkan

aliran listrik dan air bersih,” ujar seorang warga Desa Sebakung,

Kecamatan Babulu, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Untuk penerangan, selama puluhan tahun mereka terpaksa menggunakan

lampu minyak tanah. Sedang air bersih sangat sulit diperoleh

sehingga warga terpaksa membeli air pikulan seharga Rp 2.500 per

jerigen isi 20 liter.

Menurut penduduk, keluhan soal air bersih dan listrik serta

pembelian mobil mewah oleh aparat pemerintah kabupaten sudah

disampaikan kepada Wakil Gubernur Kalimantan Timur Bidang

Kesejahteraan Rakyat Yurnalis Ngayoh, saat mengunjungi Desa Gunung

Intan yang lokasinya berdekatan dengan Desa Sebakung.

Wakil Gubernur menyarankan agar penduduk jangan mengandalkan

sambungan air ledeng, tetapi berupaya membuat pompa air sendiri,

sedang listrik memang belum ada jaringan. “Justru masalahnya disini

tidak ada listrik sehingga tidak mungkin membuat pompa air,” tukas

seorang warga.

Di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat pada April 2003, DPRD setempat juga

memberi izin Pemkab Ciamis untuk membeli mobil mewah jenis Land

Rover Discovery seharga lebih dari Rp 1 miliar untuk kendaraan dinas

Bupati.

Ironisnya, hal tersebut terjadi saat Kabupaten Ciamis masih

mempunyai pekerjaan rumah yang terbengkalai di sana-sini. Menurut

catatan Pemkab sendiri, Ciamis saat itu masih ada 17.000 balita

kekurangan gizi, 400 balita bergizi buruk, lebih dari 113 bangunan

SD rusak berat, 75% puskesmas rusak, dan masih banyak sarana serta

fasilitas umum lain yang rusak dan memerlukan perhatian.

Dari Padang, pada Oktober 2004 pimpinan DPRD –nya malah meminta

fasilitas mobil baru. Pos pengadaan kendaraan bermotor pada

sekretariat daerah bertambah bengkak Rp 2,9 miliar. Anggaran itu

dialokasikan untuk membeli 13 unit mobil. Satu unit Toyota Camry

untuk ketua DPRD dan 3 unit Toyota Altis untuk wakil-wakilnya.

Cirebon tidak mau ketinggalan. Di awal Desember 2004 DPRD Kabupaten

Cirebon berniat membeli sejumlah kendaraan beroda empat yang

dikatakan untuk keperluan kendaraan operasional atau dinas. Pos

anggaran untuk keperluan pembelian mobil mewah itu sudah dirancang

dan besarnya mencapai Rp 1,5 miliar.

Mobil itu diperuntukkan bagi unsur pimpinan, dari mulai wakil ketua

sampai ketua fraksi dan ketua komisi-komisi. Untuk dua wakil ketua

dewan, direncanakan diberi jantah sedan Toyota Altis seri terbaru

yang harganya di atas Rp 250 juta.

Saat dikonfirmasikan wartawan, Ketua DPRD Cirebon Tasiya Soemadi Al-

Gotas,S.E., menyatakan hal itu sebenarnya wajar. “Lihat saja,

Majalengka yang PAD-nya jauh lebih kecil dari Cirebon saja

(kendaraan dinasnya) sudah sekelas Nissan Terrano dan (Mitsubishi)

Kuda,” ujarnya.

Sikap yang lebih pede datang dari Bekasi. Pada Oktober 2004, Wakil

Ketua DPRD Kota Bekasi Dadang Asgar Noor menuntut fasilitas

kendaraan dinas Nissan Terrano untuk pimpinan dewan. Alasannya,

menurut undang-undang, pimpinan dewan memiliki derajat sama dengan

walikota. Dengan begitu, strata sosialnya lebih tinggi dibandingkan

masyarakat biasa sehingga berhak memiliki mobil mewah.

“Kita minta hanya sesuai dengan porsinya, masa wakil rakyat nanti

hanya diberi mobil Toyota Avanza,” kata Dadang dari Fraksi Partai

Demokrat, daerah pemilihan Kelurahan Jati Asih.

Sebenarnya Bagian Perlengkapan DPRD Kota sudah menawarkan kendaraan

dinas Suzuki Escudo yang sebelumnya digunakan Wakil Ketua DPRD

periode 1999-2004, Salim Musa, tapi Dadang menolak mentah-mentah.

Dadang tetap berkukuh mendapatkan mobil mewah. Mengenai gerakan anti

mobil mewah yang saat ini mulai berdengung secara nasional, Dadang

mengaku tidak perduli. “Kami mintanya yang tidak malu-maluinlah,

saya ini mewakili 25 ribu orang di daerah saya,” kata dia.

Hanya saja Dadang tidak sadar, ke 25 ribu orang yang

merupakan `tuannya’ kebanyakan belum mampu beli mobil, mosok

wakilnya saja minta mobil mewah. Ini sungguh-sungguh memalukan!

Kegilaan pejabat Indonesia terhadap mobil mewah bisa dilihat dari

temuan yang terjadi di Jakarta Motor Show (JMS) 2004 di Senayan.

Dalam acara yang banyak memajang mobil super mewah itu, antara lain

mobil Bentley seharga Rp 5 miliar per unitnya, pada posisi tanggal 9

September 2004 sudah tercatat belasan orang yang membeli mobil

Bentley tersebut dengan cara indent!

Berita ini kurang menggema di masyarakat Indonesia karena tersaput

berita bom besar yang meledak di depan Kedubes Australia di

Kuningan pada tanggal yang sama.

Fenomena mobil mewah yang banyak digilai para pejabat Indonesia

untuk membelinya pakai uang rakyat- menggambarkan betapa para

pejabat kita sama sekali tidak berpihak pada rakyatnya melainkan

berpihak pada hawa nafsunya semata. “Dari sepuluh peraturan yang

dikeluarkan birokrat, sembilan buahnya berpihak pada kantongnya,”

tulis Sosiolog Arief Budiman yang kini menetap di Australia dalam

sebuah bukunya.

Satu contoh yang paling baik tentang ‘kepedulian’ pemerintah

terhadap rakyatnya adalah perbandingan besarnya anggaran untuk

Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso dan anggaran untuk Komisi Nasional

Perlindungan Anak.

RAPBD DKI Tahun 2005 telah mengesahkan dana belanja Sutiyoso selama

satu tahun adalah sebesar Rp 4,429 miliar. Dana itu antara lain

terdiri dari pos biaya baju Gubernur Sutiyoso Rp 40 juta, alat tulis

gubernur Rp 151 juta, pemeliharaan ruangan kerja gubernur Rp 400

juta, dan sebagainya.

Coba bandingkan besarnya belanja Sutiyoso itu dengan jatah untuk

Komnas Perlindungan Anak. Untuk biaya operasional Komnas

Perlindungan Anak, yang berasal dari APBN, satu tahun pemerintah

hanya memberikan dijatah Rp 22 juta! Inilah contoh bagus bentuk

kepedulian pemerintah kita terhadap rakyatnya.

Majalah Saksi No. 16 Tahun VII 11 Mei 2005

2 comments so far

  1. jiong on

    skalian ja, beli ferrari, biar ntar pabrik ferrarinya di pindahin ke jakarta…


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: